JAKARTA,FAJAR — Masyarakat sebentar lagi akan menikmati mobil murah dan ramah lingkungan  (low cost and green car). Diler mobil akan segera memasarkan mobil-mobil murah itu menyusul keluarnya peraturan pemerintah tentang regulasi mobil murah yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sepert diketahui, Peraturan Pemerintah (PP) No 41 tahun 2013 sudah ditandatangi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sejumlah produsen mobil beberapa bulan ini menahan pemasaran tipe mobil murah dan ramah lingkungan lantaran regulasinya yang belum kelar.

Kendati demikian, produsen tidak bisa langsung memproduksi mobil murah dan ramah lingkungan (low cost and green car) secara massal. Produsen masih harus menunggu audit oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah.

Direktur Marketing PT Astra Daihatsu Motor (ADM), Amelia Tjandra mengaku produsen tidak bisa langsung memasarkan atau menjual mobil murah begitu saja. Sebab masih banyak hal yang harus dijabarkan dan ditindaklanjuti terkait dengan PP baru tersebut.

“Petunjuk teknisnya seperti apa sampai sekarang kita belum tahu, semua masih menunggu detilnya karena itu sangat penting bagi kami,” ujarnya kemarin.

Sejak tahun lalu Daihatsu dan Toyota diketahui kembali berkolaborasi untuk menciptakan produk mobil segmen LCGC. Prototipe sudah dibuat dan diperkenalkan ke publik yaitu Toyota Agya dan Daihatsu Ayla. Namun, menurut Amelia, hingga saat ini pihaknya belum bisa memproduksi massal karena harus melewati berbagai tahapan.

“Kita baru tahap mempersiapkan, setelah semuanya clear baru diproduksi massal,” ungkapnya.

Amelia menyebut pemerintah akan terlebih dahulu melakukan audit terhadap pabrikan dalam waktu dekat ini. Audit tersebut berguna untuk memastikan apakah mobil yang dibuat produsen sudah sesuai dengan peraturan atau syarat yang ditentukan pemerintah. “Seperti konsumsi bahan bakarnya, local content-nya (kandungan lokal-red), kapasitas mesin dan lain-lain,” tukasnya.

Lembaga auditor tersebut nantinya akan ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian. Namun hingga saat ini pihaknya belum tahu lembaga mana yang dipilih.

“Kalau sudah diaudit, kemudian semuanya sudah sesuai persyaratan makabbaru bisa kita produksi. Dengan begitu kita bisa dapat insentif pajak yang tentunya berimbas ke harga konsumen,” lanjutnya.